Sebagai sisi dari industri perkebunan kelapa sawit, Tunas Sawa Erma (TSE) Grup memperlihatkan kesungguhannya pada praktek kebersinambungan industri sawit. Loyalitas ini diperlihatkan lewat pengaturan ulangi peraturan No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) dan instrumen-instrumen implikasinya.
Dalam pendefinisian taktik ini, TSE Grup menggamit Yayasan Hylo bates Awara (YAHYWA). YAHYWA sebagai instansi mandiri yang beroperasi di sektor pelestarian keberagam-an hayati, rencana dan pengendalian lansekap, dan tata urus restorasi, pemulihan, dan rekonsiliasi biodiversity. Kerjasama yang berjalan sampai 3 tahun kedepan ini diperuntukkan untuk pastikan jika taktik dan beberapa langkah yang sudah dilakukan bisa terarah.
Keinginannya, penyiapan yang lebih masak akan melahirkan peraturan mendalam, terbuka dan mempunyai responsibilitas tinggi. “Kami sungguh-sungguh ingin merealisasikan NDPE Kebijakan dengan taktik management yang pas, struktural dan terpadu supaya semua jalan secara sesuai dan sama-sama berkaitan,” tutur Direktur TSE Grup Luwy Leunufna, selesai kick off rapat NDPE Kebijakan di Kantor Pusat TSE Grup di Jakarta, Jumat (22/10/2021).
Seperti diterangkan Luwy, TSE Grup membagikan proses penerapan NDPE dalam empat babak. Pertama, reformulasi peraturan baru NDPE sekalian pengaturan time bound rencana. Ke-2 , membuat instrument implikasi dan pantauan yang terbagi dalam beberapa point. Yaitu, TSE-Comprehensive ESG Standar (TSE-CSS) sebagai instrument penilaian berdikari yang mengikutsertakan akademiki pada proses klarifikasi dan validasi.
TSE-CSS berbasiskan pada derivasi semua faktor NDPE yang tersambung dengan standar sertifikasi ISPO, RSPO, ISCC, dan persyaratan non sertifikasi FPCA dan SDG. Instrument selanjutnya, TSE-Grievance Treker yang mempunyai tujuan pastikan historikal penuntasan keluh kesah terjadi secara terbuka dan berakuntabilitas, Instrument paling akhir, TSE-Traceability Treker untuk pastikan program Traceability to Plantation jalan secara struktural. Sesudah semua instrument itu telah direncanakan, tingkatan penerapan NDPE selanjutnya ialah implikasi. Semua instrument diaplikasikan di atas lapangan secara bertahap dan stabil untuk ketahui status TSE pada praktek kebersinambungan yang berbasiskan peraturan NDPE.
Secara de facto, TSE sudah mengaplikasikan Setop Work Order semenjak November 2016. Tetapi, searah dengan program akselerasi ini, TSE akan membuat Liability Assessment dan Gagasan Rekondisi sebagai sisi dari loyalitas besar TSE dalam meremediasi dan mengkompensasi peralihan tutupan tempat semenjak Januari 2016. Tingkatan ke-4 dalam serangkaian penerapan NDPE yakni pantauan dan lakukan pembaruan secara bertahap. TSE dan beberapa partnernya akan lakukan pengawasan di semua tingkat implikasi peraturan NDPE dengan mengikutsertakan beberapa pakar dari kelompok akademiki.
Yang akan datang, TSE Grup terus berkemauan membuat industri sawit terus-menerus secara terbuka. Salah satunya dengan sediakan mekanisme info khalayak berbentuk ESG dasbor yang mendalam dan berakuntabilitas. Di peluang yang serupa, instansi YAHYWA memberikan dukungan tiap praktek kebersinambungan TSE Grup, khususnya berkaitan penerapan NDPE. Sudah diketahui, NDPE sebagai pola kebersinambungan yang memiliki sifat voluntary dan jadi kesepakatan usaha minyak sawit dunia semenjak satu dekade paling akhir.
Dr. Rinekso Soekmadi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yang sebagai ahli di YAHYWA optimis, TSE Grup bisa menjadi perusahaan paling depan dalam adopsi nilai-nilai kebersinambungan. Kepercayaan ini dikatakan sesudah menyaksikan kesungguhan TSE Grup dalam pemenuhan Peraturan NDPE. “Dengan gabungan pemakaian tehnologi kekinian digitalisasi dan keterkaitan beberapa Profesor dari beberapa lembaga prominen yang kelak langsung akan lakukan Verfikasi dan Validasi dari implikasi NDPE, TSE Grup bisa menjadi yang paling depan dan berlainan dengan beberapa perusahaan sawit nasional yang lain,” katanya.